LUAR biasa, untuk mengurangi maraknya kemaksiatan dan prostitusi liar di wilayah yang berjuluk Kota Gebang Salam, DPRD Kabupaten Pamekasan Madura berencana melegalkan Peraturan Daerah tentang Poligami.
Seperti diterangkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik bahwa rancangan perda tentang poligami masih dibahas serius di internal DPRD Pamekasan.
Top 10 most costly areas for ACA health insurance plans
Anyone buying health insurance inside a Colorado resort town may feel as if closing the laptop and schussing the slopes to ease frustration. These areas were just named the foremost expensive for medical coverage beneath the Affordable Care Act (ACA ).
Let Insurance. com assist you find affordable health insurance now.
Kaiser Health News — which says its findings are depending on recent data coming from the Kaiser Family Foundation, the federal HealthCare. gov website and state exchanges — gives Colorado’s Eagle, Garfield and Pitkin counties (including Aspen and Vail ski getaways ) the very best premiums, at $483 a month.
Rural regions of Georgia, Mississippi and Nevada aren‘t far behind, as is really a Connecticut suburb of New York City, all Alaska and the majority of Wyoming. The premiums are driven by lowest price ” silver ” plan, and that is mid-level coverage that almost all consumers are buying with the exchanges.
Here will be the 10 most costly areas, depending on monthly premiums, consistent with Kaiser Health News :
$483 — Colorado mountain resorts (Eagle, Garfield and Pitkin counties). Also, premiums in Colorado’s Summit County are $462.
$461 — Southwest Georgia (Baker, Calhoun, Clay, Crisp, Dougherty, Lee, Mitchell, Randolph, Schley, Sumter, Terrell and Worth counties).
$456 — Rural Nevada (Esmeralda, Eureka, Humboldt, Lander, Lincoln, Elko, Mineral, Pershing, White Pine and Churchill counties).
$445 — Western Wisconsin (Pierce, Polk and St. Croix counties).
$423 — Southern Georgia (Ben Hill, Berrien, Brooks, Clinch, Colquitt, Cook, Decatur, Early, Echols, Grady, Irwin, Lanier, Lowndes, Miller, Seminole, Thomas, Tift and Turner counties).
$405 — Most of Wyoming, but excluding Natrona and Laramie counties.
$399 — Southeast Mississippi (George, Harrison, Jackson and Stone counties). Also, the lowest price plan in Hancock County is $447.
$395 — All of Vermont.
$383 — Southwest Connecticut (Fairfield County).
$381 — All of Alaska.
The Kaiser report says the lofty premiums in Colorado could be blamed on high costs for medical care in those areas. In other pricey regions, insurers can inquire about more income because there‘s a limited quantity of hospitals and specialists open to patients.
” High individual insurance rates also reflect the extra costs that come when locals are likely to have poor health and where large numbers of individuals lack employer-sponsored insurance, leaving providers with increased charity cases and lower-reimbursed Medicare patients, ” based on the report.
Health insurance options beyond the health insurance exchanges
The ACA requires the uninsured have coverage from the March 31 deadline or face a penalty. The fine in 2014 is $95 or 1 percent in an individual’s taxable income, whichever is higher. The penalty climbs to $325 in 2015 and $695 by 2016.
Subsidies can be found to assist shoulder costs for people who qualify. Consumers are eligible for any tax credit in the event that they earn as much as 400 percent from the federal poverty level — that is $94, 200 for any family of four in 2013. The tax credits aren‘t available for health insurance purchased outside the exchanges.
You are able to shop for insurance with the government-run exchange with your state, but additional options :
• Can you get it at work?
Most employer-sponsored plans meet minimum standards set from the feds ; your boss should have notified you of the by Oct. 1. Bear in mind, though, that almost all employer-based plans have open enrollment in the autumn. Your workplace can provide you with the specific details, including deadlines.
• Does an employer’s plan cover spouses or dependents?
Most work-based health plans extend benefits to spouses, albeit they are not legally needed to. Again, check along with your employer.
Also, anyone under 26 can remain on the parent’s medical plan, even if they should already get access to health insurance elsewhere, do not live with these or are married.
• Do you qualify for a government health insurance plan?
The ACA says you are covered when you have Medicare or Medicaid ; your children are covered in the event that they receive benefits beneath the Children’s Health Insurance Program.
Medicare is typically eligible to anyone 65 or older, possess a disability or end-stage renal disease. Have the ear of a seven-month period (starting three months before your 65th birthday ) to join Medicare in the government’s Medicare. gov site. In case you do not check in then, you are able to enroll from Jan. 1 to March 31 of each and every year.
Medicaid eligibility, which is expanded beneath the ACA, is founded on income and family size. Can you qualify? You are able to fill out a credit card applicatoin at the state’s health insurance exchange to see. You may also find out if your children could be covered with the Children’s Health Insurance Program.
• Go directly to a health insurer
Some companies that provide medical coverage — – including United Healthcare, Humana, Aetna, Cigna and Coventry — are not participating at many of the exchanges. But, in fact, they are still selling health insurance.
You will get relevant information by checking out their websites, speaking with their representatives or dealing with an insurance agent. These companies may provide a bigger sort of plans compared to the exchanges, which offer more standardized coverage.
“Wacana dan paradigma melegalkan perda poligami tersebut sudah disetujui oleh beberapa ulama yang ada di Pamekasan. Perda poligami juga nantinya juga akan mengakomodir aspirasi kaum perempuan sebagai sebuah payung hukum yang sah bagi mereka,“ terang Apik, Rabu pagi (5/9/2018).
Dilansir dari globalrealita.com, politikus yang berasal dari Partai Nasdem Pamekasan ini menjabarkan bahwa lahirnya wacana perda poligami ini karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait status dan kedudukan anak dari istri kedua hasil pernikahan siri menurut kaca mata hukum.
“Dalam kaca mata hukum, anak dari hasil pernikahan siri jelas tidak diakui. Sehingga, apabila perda poligami itu disetujui maka status anak dari hasil nikah siri jelas dan dapat perlindungan hukum.,” papar Apik.
Alasan lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis laki-laki.
Dari total jumlah penduduk Pamekasan sebanyak 829.323 jiwa, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 402.314 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 427.009 jiwa.
Masih menurut Apik, dirinya juga ikut prihatin dengan meningkatnya angka kemaksiatan dan tingginya praktik prostitusi liar di daerah Pamekasan dan sekitarnya.
Pihaknya juga membantah tudingan dari pihak-pihak yang sempat menyayangkan kalau perda tersebut hanya sekadar wacana saja.
“Perda poligami ini akan tetap kami seriusi. Nanti kalau tiba saatnya saat mayoritas anggota DPRD Pamekasan setuju, maka ini akan menjadi perda,” punkasnya.
Sementara itu berdasarkan pengamatan, sebagian anggota DPRD Pamekasan memang telah melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Anggota DPRD Pamekasan ini menikah secara siri dan tidak tercatat di KUA.
Alasan beberapa anggota DPRD Pamekasan melakukan poligami ini bermacam-macam. Ada yang beralasan karena ingin suasana baru sehingga butuh pendamping hidup baru. Ada yang juga karean ingin menolong.
Sebagian anggota DPRD Pamekasan ini mengajak istri muda hasil poligami saat kunjungan kerja luar kota, menghadiri undangan khusus teman sejawat sampai mendampingi saat studi banding ke luar daerah.
baca sumber
Dilansir dari globalrealita.com, politikus yang berasal dari Partai Nasdem Pamekasan ini menjabarkan bahwa lahirnya wacana perda poligami ini karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait status dan kedudukan anak dari istri kedua hasil pernikahan siri menurut kaca mata hukum.
“Dalam kaca mata hukum, anak dari hasil pernikahan siri jelas tidak diakui. Sehingga, apabila perda poligami itu disetujui maka status anak dari hasil nikah siri jelas dan dapat perlindungan hukum.,” papar Apik.
Alasan lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis laki-laki.
Dari total jumlah penduduk Pamekasan sebanyak 829.323 jiwa, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 402.314 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 427.009 jiwa.
Masih menurut Apik, dirinya juga ikut prihatin dengan meningkatnya angka kemaksiatan dan tingginya praktik prostitusi liar di daerah Pamekasan dan sekitarnya.
Pihaknya juga membantah tudingan dari pihak-pihak yang sempat menyayangkan kalau perda tersebut hanya sekadar wacana saja.
“Perda poligami ini akan tetap kami seriusi. Nanti kalau tiba saatnya saat mayoritas anggota DPRD Pamekasan setuju, maka ini akan menjadi perda,” punkasnya.
Sementara itu berdasarkan pengamatan, sebagian anggota DPRD Pamekasan memang telah melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Anggota DPRD Pamekasan ini menikah secara siri dan tidak tercatat di KUA.
Alasan beberapa anggota DPRD Pamekasan melakukan poligami ini bermacam-macam. Ada yang beralasan karena ingin suasana baru sehingga butuh pendamping hidup baru. Ada yang juga karean ingin menolong.
Sebagian anggota DPRD Pamekasan ini mengajak istri muda hasil poligami saat kunjungan kerja luar kota, menghadiri undangan khusus teman sejawat sampai mendampingi saat studi banding ke luar daerah.
baca sumber
0 Response to "Wow! DPRD Pamekasan Akan Legalkan Perda Poligami"
Posting Komentar